Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia mengacu pada kerangka hukum paling tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia menganut sistem dual board (two-tier board) yaitu adanya pemisahan fungsi antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam hal ini, Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sedangkan Direksi berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan kewajibannya sesuai yang diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board Manual ini merupakan salah satu Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code of Corporate Governance) yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan lain yang terkait.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi