Sistem Pelaporan Pelanggaran

PT Prodia Widyahusada Tbk memiliki Kebijakan Whistleblowing atau Sistem Pelaporan Pelanggaran  (Whistle Blower System/WBS) untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian dan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang tertib, bersih, dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, WBS juga memberikan dorongan serta kesadaran kepada individu Prodia untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perusahaan tanpa rasa takut atau khawatir.

Kebijakan Whistle Blowing:

1. Pelaporan dapat dilakukan melalui surat yang diemail ke whistleblower@prodia.co.id dan SMS kepada nomor tertentu yang diinformasikan dan akan djamin kerahasiaannya.

2. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

3. Pengaduan harus memenuhi beberapa hal:

  • Identitas pelapor (nama atau diperbolehkan menggunakan anonim)
  • Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.
  • Indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Tim WBS dan Tim Investigasi harus melakukan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima dengan jelas dan dapat menyerahkan kepada Atasan Terlapor melalui disposisi untuk menindaklanjuti sesuai peraturan Perusahaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Untuk hal-hal terkait tindakan kriminal, maka Tim WBS berwenang untuk memutuskan menyelesaikan laporan melalui jalur hukum di luar perusahaan.

6. Tim WBS wajib merahasiakan identitas dan seluruh informasi rahasia yang dilaporkan oleh pelapor dan akan memberikan perlindungan bagi pelapor dengan prinsip agar terhindar dari intimidasi, pemerasan dan kekerasan dari pihak terlapor, kelompok maupun institusi yang berbadan hukum kecuali laporan diselesaikan melalui jalur hukum di luar perusahaan.

7. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya tindakan kecurangan/pelanggaran, maka terlapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sistem Pelaporan Pelanggaran